ANGGARAN DASAR (AD) PAGUYUBAN PEMUDA PEMUDI CIBANGKONG (P3C) WILAYAH JABODETABEK

ANGGARAN DASAR (AD)
PAGUYUBAN PEMUDA PEMUDI CIBANGKONG (P3C)
WILAYAH JABODETABEK

Bismillahirahmannirahim

MUQADDIMAH

Sesungguhnya Allah SWT mewahyukan ajaran Islam yang hak dan sempurna untuk mengatur umat Manusia dalam kehidupan yang sesuai dengan Fitrah-Nya sebagai Khulafa di muka Bumi dengan mengabdikan diri semata-mata karena-Nya.

Menurut Iradat Allah SWT kehidupan yang sesuai dengan Fitrah-Nya adalah panduan utuh antara aspek Duniawi dan Ukhrawi, individu dan sosial serta Iman, Ilmu dan Amal dalam mencapai kebahagiaan hidup di Dunia dan Akherat.

Berkat Rahmat Allah SWT bangsa Indonesia telah berhasil merebut Kemerdekaan dari kaum Penjajah, maka uamt Manusia bewrkewajiban mengisi Kemerdekaan itu dalam wadah RI menuju Masyarakat adil dan makmur yang di Ridhai oleh Allah SWT.

Salah satunya PEMUDA PEMUDI CIBANGKONG sebagai Generasi Muda yuang sadar akan hak dan kewajibannya serta peranan tanggungjawabnya kepada umat manusia khususnya wilayah JABODETABEK, bertekad memberikan dharma baktinya untuk memperjuangkan tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam rangka mengabdikan diri terhadap Allah SWT.

Meyakini bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan Taufiq dan Hidayah Allah SWT., serta usaha-usaha yang teratur, terencana dan penuh kebijaksanaan, dengan nama Allah kami PEMUDA PEMUDI CIBANGKONG sebangsa dan setanah air menghimpun diri dalam satu Organisasi yang digerakan dengan pedoman berbentuk anggaran dasar sebagai berikut.

BAB I
Nama, Waktu dan Tempat
Pasal 1
Nama
Organisasi ini bernama Paguyuban Pemuda Pemudi Cibangkong, disingkat menjadi (P3C).

Pasal 2
Waktu dan Tempat Kedudukan
P3C didirikan pada tanggal 01 Januari 2011 M dan berkedudukan di Wilayah JABODETABEK.

BAB II
Azas

Pasal 3
Azas
P3c Berazaskan Pancasila dan UUD ‘45

BAB III
TUJUAN, USAHA DAN SIFAT

Pasal 4
Tujuan
Terbinanya kader yang akademis, kreatif, serta pengabdi yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata’ala.

Pasal 5
Usaha
a. Membina Pemuda Pemudi untuk menjadi kader yang ber-Akhlakul Karimah
b. Megembangkan potensi, kreativitas, keilmuan, sosial dan budaya.
c. Memepelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masa depan dan umat Manusia.
d. Memajukan kehidupan umat, mengamalkan Dienul Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
e. Berperan aktif dalam kepemudaan untuk menopang pembangunan Daerah.
f. Usaha-usaha yang lain yang sesuai dengan azas Organisasi serta berguna untuk mencapai tujuan.

Pasal 6
Sifat
P3C Bersifat Kekeluargaan dan Independensi

BAB IV
SATUS, FUNGSI DAN PERAN

Pasal 7
Status
P3C adalah Organisai Kedaerahan atau Primordial

Pasal 8
Fungsi
P3C Berfungsi sebagai Organisasi Pengkaderan

Pasal 9
Peran
P3C Berfungsi sebagai Organisasi Perjuangan dan ukhuwah Islamiyah

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 10
Anggota
A. Yang dapat menjadi anggota P3C adalah masyarakat Dusun Cibangkong, Khususnya para Pemuda Pemudi Dusun Cibangkong Yang berada Diwilayah JABODETABEK yang berasal dari Daerah Dusun Cibangkong

B. Anggota P3C terdiri dari:
1. Anggota muda
2. Anggota biasa
3. Anggota luar biasa
4. Anggota kehormatan

C. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban

BAB VI
KEDAULATAN

Pasal 11
Kedaulatan berada di tangan anggota biasa yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan penjabarannya

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12
Kekuasaan
Kekuasaan Tertinggi dipegang oleh Musyawarah Anggota (MUSANG)

Pasal 13
Kepeminpinan
Kepemimpinan dipegang oleh Pengurus P3C

Pasal 14
Majlis Konstitusi
Diangkat Pengurus P3C dibentuk Majlis Pekerja Musyawarah Anggota (MP. MUSANG)

Pasal 15
Badan-badan Khusus
Dalam rangka memudahkan realisasi usaha mencapai tujuan P3C maka dibentuk, badan-badan khusus, Badan Pengelola Latihan dan Badan Penelitian Pengembangan.

BAB VIII
KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 16
Keuangan dan Harta Benda
a. Keuangan dan harta benda P3C dikelola dengan prinsip transparansi, bertanggungjawab, efektif, efisien dan berkesinambungan.
b. Keuangan dan Harta benda P3C diperoleh dari uang pangkal anggota, iuran dan sumbangan anggota dan sumbangan usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan sifat Independensi P3C.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 17
a. Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Musang.
b. Harta benda P3C sesudah dibubarkan harus diserahkan kepada Yayasan Amal Islam.

BAB X
PENJABARAN ANGGARAN DASAR,
ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN

Pasal 18
Penjabaran Angaran Dasar PMPT
a. Penjabaran pasal 3 tentang azas organisasi dirumuskan dalam Memori Penjelasan tentang Pancasila sebagai Azas P3C
b. Penjabaran pasal 4 tentang tujuan organisasi dirumuskan dalam Tafsir Tujuan
c. Penjabaran pasal 5 tentang usaha organisasi dirumuskan dalam Program Kerja
d. Penjabaran pasal 6 tentang sifat organisasi dirumuskan dalam Tafsir Independensi.
e. Penjabaran pasal 8 tentang fungsi organisasi dirumuskan dalam Pedoman Perkaderan P3C
f. Penjabaran pasal 9 tentang peran organisasi dirumuskan dalam Nilai Dasar Perjuangan P3C.
g. Penjabaran Anggaran Dasar tentang hal-hal di luar point a hingga f di atas dirumuskan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19
Aturan Tambahan
Hal-hal yang belum diatur dalam AD dan penjelasan AD dimuat dalam pertaturan/ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan AD dan penjabaran AD P3C

Pasal 20
Pengesahan
Pengesahan AD P3C di tetapkan pada MUSANG ke-I di………………… pada tanggal ……………..2011 bertepatan dengan tanggal……………………….. H
Pengesahan AD P3C di tetapkan pada MUSANG ke-I di………………… pada tanggal …………………2011 bertepatan dengan tanggal…………………. H
Pengesahan AD P3C di tetapkan pada MUSANG ke-1 di………………… pada tanggal ………………………2011 bertepatan dengan tanggal………………… H
Pengesahan AD P3C di tetapkan pada MUSANG ke-1 di ……………..pada tanggal ….. ……………. 2011 bertepatan dengan tanggal …..………………….H.

ANGGARAN RUMAH TANGA (ART)
PAGUYUBAN PEMUDA PEMUDI CIBANGKONG
WILAYAH JABODETABEK
BAB I
KEANGGOTAAN

Bagian I
Anggota

Pasal 1
Anggota Muda
Anggota Muda adalah PEMUDA PEMUDI yang menuntut ilmu dan mengadu nasib di daerah Jabodetabek

Pasal 2
Anggota Biasa
Anggota Biasa adalah Anggota Muda atau Pemuda Pemudi yang telah bersedia menjadi anggota dengan ditandai telah Mengisi Formulir Pendaptaran dan disahkan oleh pengurus

Pasal 3
Anggota Kehormatan
a. Adalah orang yang berjasa kepada P3C.
b. Mekanisme penetapan Anggota Kehormatan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Bagian II
Syarat-syarat Keanggotaan

Pasal 4
a. Setiap pemuda pemudi cibangkong yang ada di wilayah Jabodetabek yang ingin menjadi Angota, harus mengajukan permohonan serta menyatakan secara tertulis kesediaaan mengikuti dan menjalankan AD/ART serat pedoman-pedoman pokok lainnya kepada Pengurus
b. Apabila sudah memenuhi syarat pada ayat a dan yang bersangkutan telah mengikuti masa perkenalan, setelah itu dinyatakan sebagai anggota muda P3C
c. Pemuda pemudi yang ada di wilayah Jabodetabek yang telah memenuhi syarat pada ayat a dan/atau angota muda P3C dan mengikuti PAB dan setelah dinyatakan sebagai Anggota Muda

Bagian III
Masa Keanggotaan

Pasal 5
a. Masa Keanggotaan terhitung sejak mengikuti masa perkenalan (AM) dan berakhir:
1. Maksimal sudah berumur 50 Tahun
b. Anggota habis masa keanggotaannya karena:
1. Telah habis masa keanggotaannya
2. Meninggal Dunia
3. Atas permintaan sendiri
4. Diberhentikan atau di pecat
c. Anggota yang habis masa keanggotaannya saat menjadi Pengurus, diperpanjang masa Anggotanya sampai habis masa kepengurusan

Bagian IV
Hak dan kewajiban

Pasal 6
Hak Anggota
1. Anggota hanya berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan secara lisan atau tertulis kepada Pengurus, mengikuti PAB dan kegiatan lainnya yang bersifat umum.
2. Anggota biasa disamping mempunyai hak sebagai mana ayat (a) juga mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus.
3. Anggota luar biasa mempunyai hak mengajukan usul atau saran dan peertanyaan kepada pengurus secara lisan atau lisan dan bila diperlukan dapat menjadi Pengurus lembaga minat dan bakat.
4. Anggota kehormatan dapat mengajukan saran atau usulan pertanyaan kepada pengurus secara lisan atau lisan

Pasal 7
Kewajiban Anggota
a) Membayar iuran anggota
b) Menjaga nama baik organisasi
c) Berpartisipasi dalam setiap kegiatan P3C
d) Bagi anggota luar biasa dan anggota kehormatan tidak berlaku ayat (a)

BAGIAN V
SANKSI ANGGOTA

Pasal 8
Sanksi Anggota
a. Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai bagian proses pembinaan yang diberikan organisasi kepada anggota yang melalaikan tugas, melanggar ketentuan organisasi, merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi, dan/atau melakukan tindakan kriminal dan tindakan melawan hokum lainnya.
b. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, skorsing, pemecatan atau bentuk lain yang ditentukan oleh pengurus dan diatur dalam ketentuan tersendiri.
c. Anggota yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan di forum yang ditunjuk untuk itu.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI

A. STRUKTUR KEKUASAAN

Bagian 1
Musang

Pasal 9
Status
a) MUSANG merupakan Musawarah Anggota
b) MUSANG memang Kekuasaan Tertinggi Organisasi
c) MUSANG diadakan 2 (dua) tahun sakali
d) Dalam keadaan luar biasa, Musang dapat diadakan menyimpang dari ketentuan pasal 9 ayat (c)
e) Dalam keadaan luar biasa, MUSANG dapat diselenggarakan atas inisiatip 1/3 anggota biasa dengan persetujuan sekurang-kurangnya melebihi setengah lebih satu dari jumlah Anggota

Pasal 10
Kekuasaan/wewenang
a) Menetapkan AD/ART, pedoman-pedoman pokok, garis-garis pokok Organisasi dan Program Kerja
b) Memilih Pengurus dengan memilih Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai Formatur dan Mide Formatur
c) Menetapkan calon-calon MP,MUSANG
d) Menetapkan tempat penyelenggaran musang berikutnya

Pasal 11
Tata tertib
a) Pesarta MUSANG terdiri dari pengurus, anggota biasa. Anggota MP.MUSANG dan undangan
b) Pengurus adalah penanggung jawab penyelenggara MUSANG, anggota muda, Anggota MP.MUSANG dan Undangan merupakan peserta peninjau
c) Peserta biasa mempunyai hak suara dan hak bicara, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara
d) Pemimpin sidang MUSANG dipilih dari peserta dan berbentuk fresedium
e) MUSANG baru dapat dinyatakan syah apabila dihadiri oleh dari separuh jumlah Anggota
f) Apabila ayat (e) tidak dipenuhi maka MUSANG di undur selama 1X24 jam dan setelah itu dinyatakan syah
g) Setelah laporan pertanggung jawaban pengurus diterima oleh MUSANG, maka Pengurus dinyatakan demisioner.

B. STRUKTUR PIMPINAN

Bagian II
Pengurus

pasal 12
Status
a) Pengurus adalah badan/instansi kepemimpinan tertinggi Organisasi.
b) Masa jabatan Pengurus 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan

Pasal 13
Personalia Kepengurusan
a) Pormasi Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.
b) Yang dapat menjadi Pengurus adalah anggota biasa yang telah mengikuti PAB.
c) Setiap personalia Pengurus tidak diperbolehkan untuk menjabat lebih dari dua periode kepengurusan kecuali jabatan Ketua Umum.
d) Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/nonaktif, maka dapat dipilih pejabat ketua umum oleh siding pleno Pengurus

Pasal 14
Tugas dan Wewenang
a) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah/MUSANG personalia Pengurus sudah di bentuk dan Pengurus denisioner segera mengadakan serah terima jabatan dengan pengurus baru.
b) Pegurus baru dapat menjalankan tugasnya setelah serah terima jabatan dengan pengurus demisioner.
c) Melaksanakan ketetapan-ketetapan MUSANG.
d) Menyampaikan ketetapan-ketetapan perubahan penting yang berhubungan dengan P3C kepada Anggota
e) Melaksanakan sidang pleno setiap semester kegiatan, atau setidak-tidaknya 4 (empat) kali selama periode berlangsung
f) Melaksanakan musang akhir periode
g) Menyiapkan draf materi MUSANG
h) Menyiapkan LPJ kepada anggota melalui MUSANG
i) Dapat menskorsing, memecat dan merehabilitasi secara langsung terhadap anggota atau pegurus

Bagian III
Rangkap Anggota dan Rangkap Jabatan

Pasal 15
a. Dalam keadaan tertentu anggota P3C dapat merangkap menjadi anggota organisasi lain.
b. Pengurus P3C tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan pada organisasi lain sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Ketentuan tentang jabatan seperti dimaksud pada ayat (b) di atas, di atur dalam ketentuan tersendiri.
d. Anggota P3C yang mempunyai kedudukan pada organisasi lain diluar P3C, harus menyesuaikan tindakannya dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.

C. MAJLIS KONSTITUSI

Bagian IV
MP Musang

Pasal 16
Status, Keanggoan dan Masa Jabatan
f) Anggota MP MUSANG adalah aggota P3C/dewan kehormatan yang mempunyai kapasitas intelektual dan pengalaman organisasi untuk satu periode kepengurusan, serta tidak dapat di pilih untuk kedua kalinya
g) Aggota sidang MP musang terdiri dari anggota pleno pengurus P3C dan 15 (lima belas) orang anggota MP MUSANG
h) Anggota MP MUSANG terdiri dari pengrus P3C sebelumnya dan anggota P3C
i) Masa jabatan MP MUSANG di sesuaikan dengan masa jabatan pengurus P3C

Pasal 17
MP MUSANG
a) Mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan MUSANG yang dijalankan pengurus P3C.
b) Memeberikan usul-usul kepada pengurus P3C untuk kelancaran pelaksanaan ketetapan-ketetapan musang baik di minta maupun tidak di minta.
c) Menyampaikan hasil pengawasan ketetapan MUSANG.
d) Menyiapkan draf materi MUSANG.

Pasal 18
Tata Tertib Pemilihan MP Musang
a) Anggota MP MUSANG sebanyak 5 (lima) orang ditetapkan oleh sidang pleno 1 pengurus P3C berdasarkan calon yang di usulkan oleh Anggota.
b) Jumlah calon yang diajukan oleh ayat (a) adalah 2×5 orang.
c) Pemilihan calon-calon anggota MP MUSANG dilaksanakan setelah pemilihan Ketua Umum/Formatur dan Mide Formatur Pengurus P3C.
d) Bila kemudian ternyata ada calon-calon MP MUSAG di pilih sebagai Pengurus P3C, maka keangotaannya gugur dan diganti oleh urutan berikutnya yang dipilih oleh MUSANG.

Pasal 19
Persidangan MP MUSANG
a) Pimpinan MP MUSANG dipilih oleh MP MUSANG.
b) Sidang MP MUSANG sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu periode.
c) Kordinator MP MUSANG di pilih dari Anggota MP MUSANG dan di tetapkan dalam sidang MP MUSANG.
d) Sebelum Kordinator

Pasal 20
Tata Kerja MP MUSANG
a) Tata kerja MP MUSANG diselenggarakan oleh kordinator MP MUSANG bersama MP linnya.
b) MP MUSANG terdiri dari komisi-komisi yang di sesuaikan dengan perbandingan kerja pengurus P3C.
c) Masing-masing komosi dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MP MUSANG

D. ALUMNI

Pasal 21
Alumni
a. Alumni P3C adalah anggota P3C yang telah habis masa keanggotaannya.
b. P3C dan alumni P3C memiliki hubungan historis, aspiratif dan emosional.
c. Alumni P3C berkewajiban tetap menjaga nama baik P3C, meneruskan misi P3C di medan perjuangan yang lebih luas dan membantu P3C dalam merealisasikan misinya

E. KEUANGAN DAN HARTA BENDA
Pasal 22
Pengelolaan Keuangan dan Harta Benda
a. Prinsip halal maksudnya adalah setiap satuan dana yang diperoleh tidak berasal dan tidak diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
b. Prinsip transparansi maksudnya adalah adanya keterbukaan tentang sumber dan besar dana yang diperoleh serta kemana dan berapa besar dana yang sudah dialokasikan.
c. Prinsip bertanggungjawab maksudnya adalah setiap satuan dana yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sumber dan keluarannya secara tertulis dan bila perlu melalui bukti nyata.
d. Prinsip efektif maksudnya adalah setiap satuan dana yang digunakan berguna dalam rangka usaha organisasi mewujudkan tujuan P3C.
e. Prinsip efisien maksudnya adalah setiap satuan dana yang digunakan tidak melebihi kebutuhannya.
f. Prinsip berkesinambungan maksudnya adalah setiap upaya untuk memperoleh dan menggunakan dana tidak merusak sumber pendanaan untuk jangka panjang dan tidak membebani generasi yang akan datang.
g. Uang pangkal dan iuran anggota bersifat wajib yang besaran serta metode pemungutannya ditetapkan oleh Pengurus.
h. Uang pangkal dialokasikan sepenuhnya untuk organisasi.
i. Iuran anggota dialokasikan dengan proporsi 80 persen untuk organisasi, 20 persen untuk pengurus.

BAB III
LAGU DAN LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 23
Lagu, lambang dan atribut-atribut Organisasi lainnya di atur dan di tetapkan oleh MUSANG

Pasal 24
Lagu

Pasal 25
Lambang

BAB IV
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 26
Perubahan Anggaran Rumah Tangga
a. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan pada MUSANG.
b. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui MUSANG yang pada waktu perubahan tersebut akan dilakukan dan disahkan dihadiri oleh 2/3 peserta MUSANG dan disetujui oleh minimal 50%+1 jumlah peserta utusan yang hadir.

BAB V
PEMBUBARAN

Pasal 27
Pembubaran P3C hanya dapat dilaksanakan oleh MUSANG

Pasal 28
Keputusan pembubatan P3C sekurang-kurangnya harus disetujui oleh 2/3 peserta MUSANG

Pasal 29
Harta benda P3C sesudah di bubarkan harus disodakohkan

BAB VI
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 30
Struktur kepemimpinan P3C berkewajiban melakukan sosialisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kepada seluruh anggota P3C.

Pasal 31
a. Pasal-Pasal tentang Rangkap Anggota/Jabatan dan Sanksi Anggota dalam Anggaran Rumah Tangga dijabarkan lebih lanjut dalam Penjelasan Rangkap Anggota/Jabatan dan Sanksi Anggota.
b. Pasal-pasal tentang Struktur Kepemimpinan dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Kepengurusan P3C, Pedoman Administrasi Kesekretariatan, dan Penjelasan Mekanisme Pengesahan Pengurus P3C.
c. Pasal-pasal tentang Badan Khusus dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman tentang Lembaga Pengembangan Profesi, Pedoman Badan Pengelola Latihan dan Kode Etik Pengelolaan Latihan, dan Pedoman Balitbang.
d. Pasal-pasal tentang Keuangan dan Harta Benda dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Keuangan dan Harta Benda P3C.

PENJELASAN PASAL 9
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
PAGUYUBAN PEMUDA PEMUDI CIBANGKONG(P3C)
TENTANG TATA CARA SCORSING/PEMECATAN

I. Skorsing dan Pemecatan
1. Angota Dapat di Sekor atau di Pecat:
a) Bertindak dengan ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan oleh P3C
b) Bertindak merugikan atau nama baik Organisasi
c) Angota yang di pecat/skorsing, dapat melakukan pembelaan dalam forum yang di tunjuk untuk itu
2. Tata Cara Skorsing/Pemecatan
d) Tuntutan skorsing/pemecatan dapat diajukan oleh anggota
e) Tuntutan skorsing/pemecatan dapat diajukan oleh pengurus
f) Tuntutan skorsing/pemecatan dapat diajukan dengan satu perigatan terlebih dahulu
g) Dalam hal-hal luar biasa skorsing/pemecatan secara langsung oleh anggota melewati Pengurus
h) Pengurus dapat melakukan skorsing/pemecatan secara langsung oleh pengurus.
i) Skorsing/pemecatan pengurus terlebih dahulu dilakukian pencabutan jabatan sebagai pengurus oleh instansi yang berwenang.

II. Pembelan Diri
1. Ketua Umum
a) Anggota yang dikenakan skorsing/pemecatan diberikan kesempatan memebela diri dalam forum MUSANG.
b) Apabila yang bersangkutan tidak menerima keputusan pleno, maka bisa naik banding dalam musang sebagai pembela diri.

2. Komosi Khusus Pembelaan Diri
a) Komisi khusus adalah komisi untuk pembelaan diri yang dimuat berdasrkan pengaduan, penolakan/ketidak setujuan atas skorsing/pemecatan.
b) Komisi ini merupakan hak yang bersdangkutan dan bersifat intern Organisasi
c) Komisi ini di selenggarakan oleh Pengurus dan Anggota
d) Komisi ini ndi selenggarakan dalam komisi khusus seperti pleno dan MUSANG

3. Syarat Syahnya Komisi Khusus Adalah
a) berdasarkan permintaan/pengaduan dari yang bersangkutan di tujukan kepada pengurus.
b) Berdasarkan permintan/pengaduan dari yag bersangkutan dan di tujukan kepada peserta musang.
c) Surat permintaan/pengaduan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum musang.
d) Di pimpin oleh seorang presidium sidang musang yang di Bantu oleh sekretaris umum

4. Tugas Pimpinan Komisi Khusus
a) Mengambil sumpah seluruh peserta/saksi hidup, degan mengucapkan Demi Alllah.
b) Mendengarkan keterangan-keterangan dari semua unsur yang hadir dalam komisi
c) Mengajukan saksi-saksi, fakta-fakta apabila di perlukan/diminta oleh unsur-unsur yang hadir.
d) Mengambil keputusan secara adil dan jujur tanpa di pengaruhi oleh siapapun kecuali tunduk terhadap AD/ART pedoman-pedoman organisasi dan peraturan lainnya disertai rasa tanggugjawab kepada Tuhan YME.

5. Keputusan
a) Komisi khusus di sahkan oleh MUSANG dengan persetujuan 1/3 dari jumlah peserta MUSANG.
b) Apabila keputusan komisi khusus MUSANG tidak tercapai maka persoalan tersebut dapat di bawa ke forum MUSANG melalui pengurus untuk naik banding dengan di setai Rekomendasi Anggota komisi.

III. PENUTUP
Prosedur ini di lakukan penyelesaian secara musyawarah dengan berdasarkan ukhuwah islamiyah dalam menghasilkan keputusan

Wasalamu`alaikum Wr. Wb.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s